Provinsi Nusa Tenggara Barat

⚠️ Isu Sorotan Daerah

Pembangunan Manusia

Pendidikan dan kesehatan

Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di NTB

NTB akhir-akhir ini booming banget pariwisatanya. Tapi, tau nggak kalau pendidikan di NTB ternyata cukup mengkhawatirkan? Tahun 2019 lalu, NTB menduduki peringkat ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pendidikan! Info dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kurang dari 50% siswa di provinsi ini mampu mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA.

Dampaknya, selama satu dekade terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB selalu berada di antara 10 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Mengsedih, kan? Rata-rata lama sekolah (RLS) di NTB pada tahun 2023 masih berada di bawah angka nasional, yaitu di bawah 8 tahun. Ini berarti banyak penduduk NTB yang berusia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Bahkan, hanya sekitar 9,24% penduduk NTB yang berusia 15 tahun ke atas yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Tahun 2024 nggak makin baik juga, rapor pendidikan NTB masih didominasi warna merah.

Sudah ada sih program “Beasiswa NTB” yang memberikan kesempatan bagi masyarakat NTB untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, sayangnya, banyak nih kritiknya. Banyak yang menilai program ini tuh nggak tepat sasaran dan dianggap sebagai pemborosan anggaran APBD. Semoga ke depan bisa ada solusi yang sistemik dan jangka panjang ya dari masalah menahun ini.

NTB Ranking 33 dari 34

Radar Lombok

Lama sekolah di NTB masih kurang

RRI

Asesmen Nasional Buruk

Radar Lombok

Pembangunan Manusia

Pendidikan dan kesehatan

Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di NTB

NTB akhir-akhir ini booming banget pariwisatanya. Tapi, tau nggak kalau pendidikan di NTB ternyata cukup mengkhawatirkan? Tahun 2019 lalu, NTB menduduki peringkat ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pendidikan! Info dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kurang dari 50% siswa di provinsi ini mampu mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA.

Dampaknya, selama satu dekade terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB selalu berada di antara 10 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Mengsedih, kan? Rata-rata lama sekolah (RLS) di NTB pada tahun 2023 masih berada di bawah angka nasional, yaitu di bawah 8 tahun. Ini berarti banyak penduduk NTB yang berusia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Bahkan, hanya sekitar 9,24% penduduk NTB yang berusia 15 tahun ke atas yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Tahun 2024 nggak makin baik juga, rapor pendidikan NTB masih didominasi warna merah.

Sudah ada sih program “Beasiswa NTB” yang memberikan kesempatan bagi masyarakat NTB untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, sayangnya, banyak nih kritiknya. Banyak yang menilai program ini tuh nggak tepat sasaran dan dianggap sebagai pemborosan anggaran APBD. Semoga ke depan bisa ada solusi yang sistemik dan jangka panjang ya dari masalah menahun ini.

NTB Ranking 33 dari 34

Radar Lombok

Lama sekolah di NTB masih kurang

RRI

Asesmen Nasional Buruk

Radar Lombok

Pembangunan Manusia

Pendidikan dan kesehatan

Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di NTB

NTB akhir-akhir ini booming banget pariwisatanya. Tapi, tau nggak kalau pendidikan di NTB ternyata cukup mengkhawatirkan? Tahun 2019 lalu, NTB menduduki peringkat ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pendidikan! Info dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kurang dari 50% siswa di provinsi ini mampu mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca dan numerasi di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA.

Dampaknya, selama satu dekade terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB selalu berada di antara 10 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Mengsedih, kan? Rata-rata lama sekolah (RLS) di NTB pada tahun 2023 masih berada di bawah angka nasional, yaitu di bawah 8 tahun. Ini berarti banyak penduduk NTB yang berusia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Bahkan, hanya sekitar 9,24% penduduk NTB yang berusia 15 tahun ke atas yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Tahun 2024 nggak makin baik juga, rapor pendidikan NTB masih didominasi warna merah.

Sudah ada sih program “Beasiswa NTB” yang memberikan kesempatan bagi masyarakat NTB untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, sayangnya, banyak nih kritiknya. Banyak yang menilai program ini tuh nggak tepat sasaran dan dianggap sebagai pemborosan anggaran APBD. Semoga ke depan bisa ada solusi yang sistemik dan jangka panjang ya dari masalah menahun ini.

NTB Ranking 33 dari 34

Detik.com

Lama sekolah di NTB masih kurang

RRI

Asesmen Nasional Buruk

Radar Lombok

Pernikahan Anak/Dini

Pendidikan dan kesehatan

Masalah Pernikahan Anak dan Stunting NTB yang Tak Kunjung Selesai

Tahu nggak, Indonesia itu ranking keempat di dunia untuk pernikahan anak, lho? Salah satu daerah yang mengkhawatirkan, adalah NTB. Padahal, pernikahan anak membawa banyak dampak buruk, seperti putus sekolah, kemiskinan, kekerasan, dan risiko kesehatan yang serius, termasuk komplikasi kehamilan yang bisa menyebabkan stunting pada anak yang lahir. Anak-anak yang menikah di usia muda kehilangan masa kecil mereka dan kesempatan untuk berkembang, sehingga menciptakan siklus masalah sosial yang sulit diatasi.

NTB mencatat persentase pernikahan anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, mencapai 17,32 persen. Jumlah kasus pernikahan anak di NTB bervariasi dari tahun ke tahun, mulai 302 (2019), terus naik jadi 875 (2020), melonjak ke 1.127 (2021), lalu turun 710 (2022), dan kembali naik menjadi 723 kasus (2023).

Tingginya jumlah pernikahan anak di NTB juga berkontribusi pada tingginya angka stunting di provinsi ini. NTB termasuk dalam enam besar provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia pada 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB mencapai 31,4 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 32,7 persen pada 2022, menjadikannya salah satu provinsi prioritas dalam penanganan stunting.

Perkawinan Anak di NTB Meningkat

RRI

Stunting di NTB Masuk 6 Besar Nasional

detik.com

Perkawinan Anak Picu Tingginya Stunting

Menko PMK

Pernikahan Anak/Dini

Pendidikan dan kesehatan

Masalah Pernikahan Anak dan Stunting NTB yang Tak Kunjung Selesai

Tahu nggak, Indonesia itu ranking keempat di dunia untuk pernikahan anak, lho? Salah satu daerah yang mengkhawatirkan, adalah NTB. Padahal, pernikahan anak membawa banyak dampak buruk, seperti putus sekolah, kemiskinan, kekerasan, dan risiko kesehatan yang serius, termasuk komplikasi kehamilan yang bisa menyebabkan stunting pada anak yang lahir. Anak-anak yang menikah di usia muda kehilangan masa kecil mereka dan kesempatan untuk berkembang, sehingga menciptakan siklus masalah sosial yang sulit diatasi.

NTB mencatat persentase pernikahan anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, mencapai 17,32 persen. Jumlah kasus pernikahan anak di NTB bervariasi dari tahun ke tahun, mulai 302 (2019), terus naik jadi 875 (2020), melonjak ke 1.127 (2021), lalu turun 710 (2022), dan kembali naik menjadi 723 kasus (2023).

Tingginya jumlah pernikahan anak di NTB juga berkontribusi pada tingginya angka stunting di provinsi ini. NTB termasuk dalam enam besar provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia pada 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB mencapai 31,4 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 32,7 persen pada 2022, menjadikannya salah satu provinsi prioritas dalam penanganan stunting.

Perkawinan Anak di NTB Meningkat

RRI

Stunting di NTB Masuk 6 Besar Nasional

detik.com

Perkawinan Anak Picu Tingginya Stunting

Menko PMK

Pelanggaran HAM

Kebudayaan dan Isu Toleransi

Pelanggaran HAM dalam Pembangunan KEK Mandalika

Siapa yang udah nonton Moto GP di Mandalika kemarin? Nah, Mandalika adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikategorikan sebagai Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK). KEK Mandalika diproyeksikan menjadi destinasi wisata internasional dengan fasilitas kelas dunia seperti sirkuit MotoGP, hotel mewah, dan pusat hiburan.

Tapi tapi tapi, ternyata ada isu serius soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Mandalika. Komnas HAM mengungkapkan adanya masalah antara masyarakat lokal dan pihak pengembang, terutama dalam proses pembebasan lahan. Bahkan, para ahli HAM PBB menyebutkan pembangunan KEK Mandalika terjadi perampasan tanah, penggusuran paksa, intimidasi, dan ancaman tanpa ganti rugi yang layak terhadap masyarakat adat Sasak. Menurut laporan PBB, setidaknya 150 warga diduga menjadi korban pelanggaran HAM akibat pembangunan ini.

Pada tahun 2023, Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) melakukan survei terhadap 105 warga yang terdampak proyek Mandalika. Hasilnya, mayoritas warga merasa tidak dilibatkan dalam proses konsultasi, yang merupakan pelanggaran hukum HAM internasional. Selain itu, 70% responden merasa dipaksa dalam proses pembebasan lahan. Sekitar 84% mengalami intimidasi oleh aparat keamanan selama acara balap motor internasional di Mandalika. Bahkan, 79% warga terdampak melaporkan kesulitan ekonomi yang serius sebagai akibat dari proyek ini.

Gini guys, pembangunan jelas boleh, asal kesejahteraan masyarakat lokalnya tetap diperhatikan. Dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan, hak-haknya dijamin, dan terbebas dari segala bentuk intimidasi atau pelanggaran HAM. Catet yaaa!

Ada Indikasi Pelanggaran HAM

Kompas.id

Tuduhan HAM PBB disebut 'upaya menjatuhkan Indonesia'

BBC

Statement KPPII terhadap Mandalika

betahita.id

Pelanggaran HAM

Kebudayaan dan Isu Toleransi

Pelanggaran HAM dalam Pembangunan KEK Mandalika

Siapa yang udah nonton Moto GP di Mandalika kemarin? Nah, Mandalika adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikategorikan sebagai Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK). KEK Mandalika diproyeksikan menjadi destinasi wisata internasional dengan fasilitas kelas dunia seperti sirkuit MotoGP, hotel mewah, dan pusat hiburan.

Tapi tapi tapi, ternyata ada isu serius soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Mandalika. Komnas HAM mengungkapkan adanya masalah antara masyarakat lokal dan pihak pengembang, terutama dalam proses pembebasan lahan. Bahkan, para ahli HAM PBB menyebutkan pembangunan KEK Mandalika terjadi perampasan tanah, penggusuran paksa, intimidasi, dan ancaman tanpa ganti rugi yang layak terhadap masyarakat adat Sasak. Menurut laporan PBB, setidaknya 150 warga diduga menjadi korban pelanggaran HAM akibat pembangunan ini.

Pada tahun 2023, Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) melakukan survei terhadap 105 warga yang terdampak proyek Mandalika. Hasilnya, mayoritas warga merasa tidak dilibatkan dalam proses konsultasi, yang merupakan pelanggaran hukum HAM internasional. Selain itu, 70% responden merasa dipaksa dalam proses pembebasan lahan. Sekitar 84% mengalami intimidasi oleh aparat keamanan selama acara balap motor internasional di Mandalika. Bahkan, 79% warga terdampak melaporkan kesulitan ekonomi yang serius sebagai akibat dari proyek ini.

Gini guys, pembangunan jelas boleh, asal kesejahteraan masyarakat lokalnya tetap diperhatikan. Dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan, hak-haknya dijamin, dan terbebas dari segala bentuk intimidasi atau pelanggaran HAM. Catet yaaa!

Ada Indikasi Pelanggaran HAM

Kompas.id

Tuduhan HAM PBB disebut 'upaya menjatuhkan Indonesia'

BBC

Statement KPPII terhadap Mandalika

betahita.id

Toleransi dan Kerukunan Beragama

Kebudayaan dan Isu Toleransi

Tingkat Toleransi di NTB Masih Tergolong Rendah

Kalau ngomongin soal toleransi beragama, NTB termasuk daerah yang cukup rendah tingkat toleransinya dibandingkan provinsi lain di Indonesia, lho. NTB ini punya catatan soal kerukunan umat beragama yang masih di bawah rata-rata nasional. Setidaknya berdasarkan data dari 2019 sampai 2023.

Setara Institute menempatkan Kota Mataram, ibukotanya NTB, dalam daftar kota paling intoleran ke-6 di Indonesia di tahun 2023 kemarin. Konflik antar umat beragama pernah terjadi di NTB, mulai dari konflik antara umat Islam dan Kristen di Mataram tahun 2000, pengusiran jamaah Ahmadiyah yang dimulai sejak 2006, konflik umat Islam dan Hindu di Sumbawa tahun 2013, sampai yang paling baru kasus pembakaran rumah seorang penganut Budha di Mereje, Lombok Barat.

Memang, kebanyakan konflik tersebut berhasil diselesaikan dengan baik. Tapi, ada satu kasus yang masih belum selesai, yaitu soal pengungsi Ahmadiyah yang udah belasan tahun tinggal di Asrama Transito Mataram. Mereka telah mengalami pengusiran dan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Sampai sekarang, masih ada 25 keluarga yang tinggal di Transito dengan kondisi asrama yang semakin memprihatinkan.

Menariknya, di tahun politik ini, banyak calon legislatif yang datang ke mereka. Memberi janji untuk menyelesaikan masalah. Yah, meski belum ada jaminan ketika terpilih nanti bakal ditepati atau nggak, ya. Yang jelas, masalah toleransi ini butuh perhatian serius dari semua pihak. Bukan sekadar jadi komoditas politik saat Pemilu. Harapannya, ke depan, semua warga bisa hidup rukun dan damai tanpa harus takut atau terancam hanya karena perbedaan keyakinan.

Indeks Toleransi NTB di Bawah Nasional

JPNN

Kota toleran dan intoleran versi Setara Institute

Kompas.com

Indeks Kerukunan Beragama 2019

detik.com

Toleransi dan Kerukunan Beragama

Kebudayaan dan Isu Toleransi

Tingkat Toleransi di NTB Masih Tergolong Rendah

Kalau ngomongin soal toleransi beragama, NTB termasuk daerah yang cukup rendah tingkat toleransinya dibandingkan provinsi lain di Indonesia, lho. NTB ini punya catatan soal kerukunan umat beragama yang masih di bawah rata-rata nasional. Setidaknya berdasarkan data dari 2019 sampai 2023.

Setara Institute menempatkan Kota Mataram, ibukotanya NTB, dalam daftar kota paling intoleran ke-6 di Indonesia di tahun 2023 kemarin. Konflik antar umat beragama pernah terjadi di NTB, mulai dari konflik antara umat Islam dan Kristen di Mataram tahun 2000, pengusiran jamaah Ahmadiyah yang dimulai sejak 2006, konflik umat Islam dan Hindu di Sumbawa tahun 2013, sampai yang paling baru kasus pembakaran rumah seorang penganut Budha di Mereje, Lombok Barat.

Memang, kebanyakan konflik tersebut berhasil diselesaikan dengan baik. Tapi, ada satu kasus yang masih belum selesai, yaitu soal pengungsi Ahmadiyah yang udah belasan tahun tinggal di Asrama Transito Mataram. Mereka telah mengalami pengusiran dan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Sampai sekarang, masih ada 25 keluarga yang tinggal di Transito dengan kondisi asrama yang semakin memprihatinkan.

Menariknya, di tahun politik ini, banyak calon legislatif yang datang ke mereka. Memberi janji untuk menyelesaikan masalah. Yah, meski belum ada jaminan ketika terpilih nanti bakal ditepati atau nggak, ya. Yang jelas, masalah toleransi ini butuh perhatian serius dari semua pihak. Bukan sekadar jadi komoditas politik saat Pemilu. Harapannya, ke depan, semua warga bisa hidup rukun dan damai tanpa harus takut atau terancam hanya karena perbedaan keyakinan.

Indeks Toleransi NTB di Bawah Nasional

JPNN

Kota toleran dan intoleran versi Setara Institute

Kompas.com

Indeks Kerukunan Beragama 2019

detik.com