Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah

Peneliti

Maryam (Meri)

Editor

Surahmansah Said

Selain memilih gubernur untuk Sulawesi Selatan, kamu juga harus memilih bupati atau wali kota, tergantung pada daerah di KTPmu. Pelajari daerahmu di Pilkada 101 untuk tahu kota/kabupatenmu.

Selain memilih gubernur untuk Sulawesi Selatan, kamu juga harus memilih bupati atau wali kota, tergantung pada daerah di KTPmu. Pelajari daerahmu di Pilkada 101 untuk tahu kota/kabupatenmu.

Calon Pasangan Kandidat

(3)

:

no.1

Ahmad Ali & Abdul Karim Al Jufri

Ahmad Ali & Abdul Karim Al Jufri

Koalisi Kim Plus

Koalisi Kim Plus

no.2

Anwar & Reny A. Lamadjido

Anwar & Reny A. Lamadjido

KOALISI PARTAI

Koalisi PKS

Koalisi PKS

no.3

Rusdy Mastura & Sulaiman Agusto

Rusdy Mastura & Sulaiman Agusto

Koalisi Petahana

Koalisi Petahana

Profil daerah

PERMASALAHAN DAERAH

BACA LAINNYA

🗺️ Profil Daerah

🗺️ Profil Daerah

Tentang Daerah

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dengan destinasi wisata seperti Taman Nasional Lore Lindu dan Danau Poso. Palu sebagai ibu kota provinsi adalah pusat ekonomi dan pemerintahan.

Jumlah Penduduk

± 3 Juta

Luas

61.841 km²

Kabupaten

12

Kota

1

ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)

3.15 %

-0.34

UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)

Rp 2,73 Juta

Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)

± Rp 347 Triliun

SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)

Industri Pengolahan/Manufaktur

Rp 140 Triliun

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/

Rp 55 Triliun

Pertambangan dan Penggalian

Rp 53 Triliun

Tentang Daerah

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dengan destinasi wisata seperti Taman Nasional Lore Lindu dan Danau Poso. Palu sebagai ibu kota provinsi adalah pusat ekonomi dan pemerintahan.

Jumlah Penduduk

± 3 Juta

Luas

61.841 km²

Kabupaten

12

Kota

1

ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)

3.15 %

-0.34

UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)

Rp 2,73 Juta

Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)

± Rp 347 Triliun

SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)

Industri Pengolahan/Manufaktur

Rp 140 Triliun

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/

Rp 55 Triliun

Pertambangan dan Penggalian

Rp 53 Triliun

Tentang Daerah

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dengan destinasi wisata seperti Taman Nasional Lore Lindu dan Danau Poso. Palu sebagai ibu kota provinsi adalah pusat ekonomi dan pemerintahan.

Jumlah Penduduk

± 3 Juta

Luas

61.841 km²

Kabupaten

12

Kota

1

ANGKA PENGANGGURAN (FEB 2024)

3.15 %

-0.34

UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR 2024)

Rp 2,73 Juta

Total Aktivitas ekonomi daerah (pdrb)

± Rp 347 Triliun

SEKTOR PENDORONG EKONOMI (2023)

Industri Pengolahan/Manufaktur

Rp 140 Triliun

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/

Rp 55 Triliun

Pertambangan dan Penggalian

Rp 53 Triliun

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

⚠️ Isu Sorotan Daerah

⚠️ Isu Sorotan Daerah

Krisis Lingkungan

Iklim dan lingkungan

Masifnya Tambang Nikel di Sulteng Picu Deforestasi dan Dampak Lingkungan

Pernahkah kamu terbayang jika hutan di Sulawesi Tengah hilang? Ini akan terjadi jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan. Krisis ekologi yang terjadi di Sulteng diakibatkan oleh deforestasi serta degradasi hutan dan lahan. Kebutuhan lahan untuk pertambangan nikel tak jarang mengorbankan hutan yang luas serta ekosistem di dalamnya. 


Kabupaten Morowali menjadi titik tumbuh suburnya perusahaan tambang nikel. Terhitung sejak 2015 hingga saat ini sudah lebih dari 20 perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurut data Map Biomas, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2000-2019) Sulteng kehilangan hutan sebanyak 296.819 hektar, jika dirata-rata per tahun hutan yang hilang seluas 14.841 hektare atau setara 18.000 lapangan sepak bola!


Pencemaran lingkungan juga menjadi penyebab hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat. Rusaknya ekosistem mangrove mengakibatkan masyarakat tidak dapat lagi melakukan budidaya kepiting. Pencemaran lingkungan laut juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani rumput laut. Selain itu, banjir bandang yang terjadi 3 tahun berturut-turut juga menenggelamkan ratusan hektare sawah dan kebun, ribuan rumah warga juga terdampak kerusakan lingkungan. 


Pertanyaan kemudian muncul, apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh sebanding dengan kerusakan ekologis yang diakibatkan? Meskipun pertambangan nikel diharapkan dapat meningkatkan PAD di Sulteng, penting pula bagi pemerintah dan perusahaan tambang untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas tambang tersebut. 


Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk melindungi hutan dan ekosistemnya. Berawal dari pemimpin daerah yang komitmen akan hal ini dan dukungan semua pihak. Patut kita tunggu gagasan dan akselerasi Calon Kepala Daerah selanjutnya untuk menyelamatkan hutan tropis dan melindungi kehidupan masyarakat lokal di Sulawesi Tengah!

Krisis Lingkungan

Iklim dan lingkungan

Masifnya Tambang Nikel di Sulteng Picu Deforestasi dan Dampak Lingkungan

Pernahkah kamu terbayang jika hutan di Sulawesi Tengah hilang? Ini akan terjadi jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan. Krisis ekologi yang terjadi di Sulteng diakibatkan oleh deforestasi serta degradasi hutan dan lahan. Kebutuhan lahan untuk pertambangan nikel tak jarang mengorbankan hutan yang luas serta ekosistem di dalamnya. 


Kabupaten Morowali menjadi titik tumbuh suburnya perusahaan tambang nikel. Terhitung sejak 2015 hingga saat ini sudah lebih dari 20 perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurut data Map Biomas, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2000-2019) Sulteng kehilangan hutan sebanyak 296.819 hektar, jika dirata-rata per tahun hutan yang hilang seluas 14.841 hektare atau setara 18.000 lapangan sepak bola!


Pencemaran lingkungan juga menjadi penyebab hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat. Rusaknya ekosistem mangrove mengakibatkan masyarakat tidak dapat lagi melakukan budidaya kepiting. Pencemaran lingkungan laut juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani rumput laut. Selain itu, banjir bandang yang terjadi 3 tahun berturut-turut juga menenggelamkan ratusan hektare sawah dan kebun, ribuan rumah warga juga terdampak kerusakan lingkungan. 


Pertanyaan kemudian muncul, apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh sebanding dengan kerusakan ekologis yang diakibatkan? Meskipun pertambangan nikel diharapkan dapat meningkatkan PAD di Sulteng, penting pula bagi pemerintah dan perusahaan tambang untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas tambang tersebut. 


Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk melindungi hutan dan ekosistemnya. Berawal dari pemimpin daerah yang komitmen akan hal ini dan dukungan semua pihak. Patut kita tunggu gagasan dan akselerasi Calon Kepala Daerah selanjutnya untuk menyelamatkan hutan tropis dan melindungi kehidupan masyarakat lokal di Sulawesi Tengah!

Krisis Lingkungan

Iklim dan lingkungan

Masifnya Tambang Nikel di Sulteng Picu Deforestasi dan Dampak Lingkungan

Pernahkah kamu terbayang jika hutan di Sulawesi Tengah hilang? Ini akan terjadi jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan. Krisis ekologi yang terjadi di Sulteng diakibatkan oleh deforestasi serta degradasi hutan dan lahan. Kebutuhan lahan untuk pertambangan nikel tak jarang mengorbankan hutan yang luas serta ekosistem di dalamnya. 


Kabupaten Morowali menjadi titik tumbuh suburnya perusahaan tambang nikel. Terhitung sejak 2015 hingga saat ini sudah lebih dari 20 perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurut data Map Biomas, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2000-2019) Sulteng kehilangan hutan sebanyak 296.819 hektar, jika dirata-rata per tahun hutan yang hilang seluas 14.841 hektare atau setara 18.000 lapangan sepak bola!


Pencemaran lingkungan juga menjadi penyebab hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat. Rusaknya ekosistem mangrove mengakibatkan masyarakat tidak dapat lagi melakukan budidaya kepiting. Pencemaran lingkungan laut juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani rumput laut. Selain itu, banjir bandang yang terjadi 3 tahun berturut-turut juga menenggelamkan ratusan hektare sawah dan kebun, ribuan rumah warga juga terdampak kerusakan lingkungan. 


Pertanyaan kemudian muncul, apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh sebanding dengan kerusakan ekologis yang diakibatkan? Meskipun pertambangan nikel diharapkan dapat meningkatkan PAD di Sulteng, penting pula bagi pemerintah dan perusahaan tambang untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas tambang tersebut. 


Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk melindungi hutan dan ekosistemnya. Berawal dari pemimpin daerah yang komitmen akan hal ini dan dukungan semua pihak. Patut kita tunggu gagasan dan akselerasi Calon Kepala Daerah selanjutnya untuk menyelamatkan hutan tropis dan melindungi kehidupan masyarakat lokal di Sulawesi Tengah!

Kemiskinan Ekstrem

Ekonomi dan kesejahteraan

Lima Kabupaten dan Satu Kota Alami Kemiskinan Ekstrem

Tinggal di rumah yang layak adalah mimpi semua orang, bukan? Tapi tidak dengan ibu Sukarniasih. Ia harus bertahan di rumah yang atapnya bocor dan tanpa kamar dengan 5 orang anggota keluarganya. Ini adalah salah satu potret situasi keluarga miskin di Sulawesi Tengah tepatnya di kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.


Ekonomi meningkat, masyarakat tercekik kemiskinan. Penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebanyak 379,7 ribu orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 15,9 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Walaupun angkanya turun, tapi ini masih terbilang tinggi dan jauh dari target. Bahkan ada 6 daerah Sulsel menduduki peringkat teratas kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Sigi, dan Kota Palu. 


Kok bisa ekonomi Sulteng meningkat tapi masyarakat miskinnya tetap banyak?  Jika ditelisik lebih lanjut, sektor industri pengolahan dan pertambangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Banyak pekerja di industri ini adalah perantau dan WNA, misalnya di pertambangan nikel Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Makanya tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang mayoritasnya adalah petani.


Kebijakan penguatan UMKM dan penyaluran bantuan sosial belum optimal menurunkan angka kemiskinan di Sulteng. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Sulteng seperti penguatan ekonomi lokal hingga pemerataan pembangunan. Namun, pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan dari “growth oriented” menjadi “equity for growth”, yang fokus pada pemerataan dan keadilan. Sehingga tidak lagi terjadi fenomena “si kaya makin kaya, si miskin makin miskin”, dan pada akhirnya pemerintah bisa semakin mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem

Ekonomi dan kesejahteraan

Lima Kabupaten dan Satu Kota Alami Kemiskinan Ekstrem

Tinggal di rumah yang layak adalah mimpi semua orang, bukan? Tapi tidak dengan ibu Sukarniasih. Ia harus bertahan di rumah yang atapnya bocor dan tanpa kamar dengan 5 orang anggota keluarganya. Ini adalah salah satu potret situasi keluarga miskin di Sulawesi Tengah tepatnya di kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.


Ekonomi meningkat, masyarakat tercekik kemiskinan. Penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebanyak 379,7 ribu orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 15,9 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Walaupun angkanya turun, tapi ini masih terbilang tinggi dan jauh dari target. Bahkan ada 6 daerah Sulsel menduduki peringkat teratas kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Sigi, dan Kota Palu. 


Kok bisa ekonomi Sulteng meningkat tapi masyarakat miskinnya tetap banyak?  Jika ditelisik lebih lanjut, sektor industri pengolahan dan pertambangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Banyak pekerja di industri ini adalah perantau dan WNA, misalnya di pertambangan nikel Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Makanya tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang mayoritasnya adalah petani.


Kebijakan penguatan UMKM dan penyaluran bantuan sosial belum optimal menurunkan angka kemiskinan di Sulteng. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Sulteng seperti penguatan ekonomi lokal hingga pemerataan pembangunan. Namun, pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan dari “growth oriented” menjadi “equity for growth”, yang fokus pada pemerataan dan keadilan. Sehingga tidak lagi terjadi fenomena “si kaya makin kaya, si miskin makin miskin”, dan pada akhirnya pemerintah bisa semakin mengentaskan kemiskinan.

Pernikahan Usia Dini

Ekonomi dan kesejahteraan

Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini

Apa jadinya ya, jika anak yang seharusnya sekolah, malah menikah? Fenomena ini yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng). Kasus perkawinan anak meningkat pesat. Mirisnya lagi, Sulteng bahkan masuk 5 besar provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia! Pada tahun 2022 saja terjadi lebih dari 5.000 kasus perkawinan anak. Tiga Kabupaten menduduki peringkat teratas yaitu Parigi Moutong sebanyak 2.190 anak, Buol 1.327 anak dan Banggai sebanyak 1.321 anak.


Menikahkan anak bukanlah solusi keluar dari kemiskinan. Bagi keluarga miskin, menikahkan anak masih dianggap sebagai alternatif solusi untuk mengurangi beban pengeluaran dan sumber pendapatan dalam keluarga (budaya dimana laki-laki harus membayar mas kawin sebagai imbalan untuk perempuan). Alih-alih keluar dari kemiskinan, anak yang menikah justru masuk ke dalam pintu kemiskinan baru.


Anak yang menikah dini memiliki kerentanan tertentu. Seperti tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta berpotensi mengalami kekerasan dan berkontribusi melahirkan anak  stunting. Selain itu, anak yang menikah muda juga akan kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar dan akses pekerjaan yang layak. Hal ini yang pada akhirnya akan semakin melanggengkan kemiskinan antargenerasi.


Peraturan saja tidak cukup untuk menghentikan kasus perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan isu yang kompleks, faktornya tidak hanya soal kemiskinan. Berbagai aspek lain juga perlu diperhatikan, antara lain kurangnya akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, bencana, budaya, serta norma sosial tertentu. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan multistakeholders. Jika ingin memerangi kemiskinan, siapa pun pemimpinnya nanti harus merespon isu perkawinan anak dengan serius!

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan Usia Dini

Ekonomi dan kesejahteraan

Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini

Apa jadinya ya, jika anak yang seharusnya sekolah, malah menikah? Fenomena ini yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng). Kasus perkawinan anak meningkat pesat. Mirisnya lagi, Sulteng bahkan masuk 5 besar provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia! Pada tahun 2022 saja terjadi lebih dari 5.000 kasus perkawinan anak. Tiga Kabupaten menduduki peringkat teratas yaitu Parigi Moutong sebanyak 2.190 anak, Buol 1.327 anak dan Banggai sebanyak 1.321 anak.


Menikahkan anak bukanlah solusi keluar dari kemiskinan. Bagi keluarga miskin, menikahkan anak masih dianggap sebagai alternatif solusi untuk mengurangi beban pengeluaran dan sumber pendapatan dalam keluarga (budaya dimana laki-laki harus membayar mas kawin sebagai imbalan untuk perempuan). Alih-alih keluar dari kemiskinan, anak yang menikah justru masuk ke dalam pintu kemiskinan baru.


Anak yang menikah dini memiliki kerentanan tertentu. Seperti tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta berpotensi mengalami kekerasan dan berkontribusi melahirkan anak  stunting. Selain itu, anak yang menikah muda juga akan kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar dan akses pekerjaan yang layak. Hal ini yang pada akhirnya akan semakin melanggengkan kemiskinan antargenerasi.


Peraturan saja tidak cukup untuk menghentikan kasus perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan isu yang kompleks, faktornya tidak hanya soal kemiskinan. Berbagai aspek lain juga perlu diperhatikan, antara lain kurangnya akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, bencana, budaya, serta norma sosial tertentu. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan multistakeholders. Jika ingin memerangi kemiskinan, siapa pun pemimpinnya nanti harus merespon isu perkawinan anak dengan serius!

Narkoba

Kategori Isu

Perempuan Rentan dan Perededaran Kasus Narkotika di Sulteng

Lapas Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Palu adalah lapas perempuan dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Dari 178 orang jumlah narapidana di Lapas Perempuan Palu, 83 persen-nya adalah kasus narkoba. Hasil survey LIPI tahun 2019 menempatkan Sulteng sebagai provinsi keempat dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Hingga Juli 2024 saja, Polda Sulteng telah berhasil mengungkap 374 kasus narkoba.


Perempuan rentan dalam kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada Mei 2024 seorang perempuan berusia 36 tahun ditangkap karena terbukti membawa narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Penyebab utama keterlibatan perempuan dalam pusaran peredaran narkotika adalah kemiskinan dan kekerasan. Kemiskinan menempatkan perempuan dalam posisi tawar yang lemah. Selain itu, perempuan juga kerap mengalami kekerasan dan paksaan oleh orang terdekat mereka untuk menjadi pelaku kriminal, salah satunya kurir narkoba. 


Bukan hanya perempuan, anak-anak & remaja juga banyak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja usia 15 tahun menjadi pengedar dan pengguna narkoba di Sulteng. Hal ini lantas membuka peluang adanya tindak pidana lain seperti pencurian dan kasus kriminal lainnya. Mirisnya, dalam kurun waktu satu tahun, jumlah orang muda yang terpapar narkoba berusia 15-24 tahun mencapai angka 10 ribu!


Peredaran narkotika juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Sulteng. Kasus peredaran narkoba di Sulteng terbilang sangat tinggi. Terlebih lagi Sulteng masuk ke dalam rantai penyelundupan luar negeri yakni dari Malaysia. Dibutuhkan gebrakan dan terobosan berani dari Cakada selanjutnya untuk mengatasi masalah ini.

Narkoba

Narkoba

Kategori Isu

Perempuan Rentan dan Perededaran Kasus Narkotika di Sulteng

Lapas Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Palu adalah lapas perempuan dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Dari 178 orang jumlah narapidana di Lapas Perempuan Palu, 83 persen-nya adalah kasus narkoba. Hasil survey LIPI tahun 2019 menempatkan Sulteng sebagai provinsi keempat dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Hingga Juli 2024 saja, Polda Sulteng telah berhasil mengungkap 374 kasus narkoba.


Perempuan rentan dalam kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada Mei 2024 seorang perempuan berusia 36 tahun ditangkap karena terbukti membawa narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Penyebab utama keterlibatan perempuan dalam pusaran peredaran narkotika adalah kemiskinan dan kekerasan. Kemiskinan menempatkan perempuan dalam posisi tawar yang lemah. Selain itu, perempuan juga kerap mengalami kekerasan dan paksaan oleh orang terdekat mereka untuk menjadi pelaku kriminal, salah satunya kurir narkoba. 


Bukan hanya perempuan, anak-anak & remaja juga banyak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja usia 15 tahun menjadi pengedar dan pengguna narkoba di Sulteng. Hal ini lantas membuka peluang adanya tindak pidana lain seperti pencurian dan kasus kriminal lainnya. Mirisnya, dalam kurun waktu satu tahun, jumlah orang muda yang terpapar narkoba berusia 15-24 tahun mencapai angka 10 ribu!


Peredaran narkotika juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Sulteng. Kasus peredaran narkoba di Sulteng terbilang sangat tinggi. Terlebih lagi Sulteng masuk ke dalam rantai penyelundupan luar negeri yakni dari Malaysia. Dibutuhkan gebrakan dan terobosan berani dari Cakada selanjutnya untuk mengatasi masalah ini.

Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉

Menurut saya,

Menurut saya,

Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉

Isunya kurang lengkap? Share isu kamu, nanti kita tambahin 👉

Menemukan konten yang kurang sesuai?

Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakdemokrasi.id, agar kami dapat mereview ulang.

Buka bagian

Buka bagian

Buka bagian